Berpikir Sehat Tentang Jaminan Sosial Untuk Rakyat (Bagian-3)

6. Pasal 20 ayat (3) UU SJSN

Dalam pasal ini menunjukkan dengan jelas posisi negara yang melepas tanggung jawabnya, tetapi justru menjadikan kesehatan warga negaranya sebagai arena bisnis, yakni dengan menambahkan keluarga peserta (diluar 5 orang yang masuk tanggungan awal) menjadi tanggungan jaminan kesehatan dengan menambah tanggungan iurannya.

Jika peserta tidak mendaftarkan anggota keluarga lainnya, maka hak para anggota keluarga lainnya atas jaminan kesehatan tidak akan pernah terakomodir.

7. Manfaat jaminan kesehatan hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 23 ayat 1 UU SJSN).

Dari Pasal 23 ayat 1 tersebut jelas terlihat kompromi pemerintah terhadap industri kesehatan. Berbeda dengan rakyat yang dikejar-kejar kewajiban untuk menjadi peserta dan kewajiban membayar iuran asuransi sosial ala UU SJSN, industri kesehatan sama sekali tidak dibebankan kewajiban untuk terlibat aktif dalam program ini.

Terlibat atau tidaknya fasilitas kesehatan tertentu dalam program asuransi sosial ala UU SJSN diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing industri kesehatan. Liberalisasi dalam praktek kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan industri kesehatan jelas memperlihatkan tidak adanya sikap tegas pemerintah untuk memaksa industri kesehatan berperan aktif dalam membantu tugas-tugas negara memberikan kesehatan yang layak bagi rakyatnya.

8. BPJS diperbolehkan untuk hanya memberikan kompensasi dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan (pasal 23 ayat (3) UU SJSN.

Padahal, banyak wilayah di Indonesia yang terpencil, yang jauh dari akses ekonomi sosial, yang minim prasarana dan fasilitas umum. Mau dikemanakan hak dan kepentingan rakyat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut?

Bukannya menggenjot pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah justru berasyik diri menggenjot “pembangunan industri” kesehatan melalui sistem “paksa” asuransi sosial ala UU SJSN. Bagaimana jika rakyat yang tinggal di wilayah terpencil tidak memiliki uang untuk berobat?

Karena bagaimanapun, sistem kompensasi yang dimaksud diatas mengharuskan rakyat memiliki uang terlebih dahulu untuk membayar biaya kesehatan sebelum nanti diganti/dikompensasi oleh pemerintah. Apakah mereka harus menderita atau mungkin mati hanya karena gagal untuk mendapatkan kesehatan?

Artinya pasal ini memberikan ruang untuk BPJS abai atau tidak menyediakan fasilitas memadai untuk melayani peserta (dalam hal ini warga negara) untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

Terlebih lagi jika mengingat sistem kompensasi (untuk program bantuan apapun) yang ada saat ini sangat buruk. Tidak ada jaminan bahwa kompensasi akan diselenggarakan secara cepat dan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penyunatan uang kompensasi oleh aparat-aparat pemerintah.

9. Limitasi biaya dalam jaminan sosial program jaminan kesehatan diatur oleh pasal 25 dan pasal 26 UU SJSN.

Tidak ada satupun pasal dalam UU SJSN yang mengatur bahwa rakyat akan diberikan jaminan kesehatan tanpa batas dan tanpa limitasi jenis penyakit. UU SJSN justru mengatur sebaliknya.

Dalam pasal 25 UU SJSN diatur bahwa: “Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Pasal 26 UU SJSN menyatakan :” Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.”

Dari kedua pasal tersebut nyatalah bahwa tidak ada jaminan bahwa harga dan obat yang dipakai bermutu tinggi dan tanpa limitasi. Limitasi justru akan diatur dalam peraturan baru dan sangat mungkin bahwa aturan tersebut akan berubah sepanjang waktu mengikuti perkembangan kapitalisasi dan komersialisasi harga obat dan bahan medis.

Pun pada kenyataannya, ada jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lalu yang berkampanye tanpa limitasi biaya dan tanpa limitasi jenis penyakit mendapatkan fakta hukum dari mana? Bahkan limitasi biaya ini diperjelas dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

10. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan pesertanya adalah mereka yang telah membayar iuran. (Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) serta pasal 30 UU SJSN).

Artinya bila Fakir miskin dan Orang tidak mampu tidak ikut program jaminan kecelakaan kerja, ketika mendapatkan kecelakaan waktu kerja (apapun jenis pekerjaannya) mereka tetaplah tidak mendapat jaminan sosial. Sesungguhnya, tidaklah semua warganegara mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ini.

Sama halnya dengan jaminan kesehatan, bentuk manfaat, besarnya iuran kecelakaan kerja dan pelayanan medis tidaklah tanpa batas, melainkan akan diatur lebih lanjut batasan dan cakupannya dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 33 UU SJSN).

Bersambung…

*Tulisan ini adalah pandangan dan sikap dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diterima oleh redaksi Kabar Buruh.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]