Berpikir Sehat Tentang Jaminan Sosial Untuk Rakyat (Bagian-2)

Untuk mengetahui seberapa besar ilusi yang ditebarkan kepada rakyat selama ini tentang konsep dan penyelenggaraan jaminan sosial, mari kita lihat fakta hukum yang ada didalam UU SJSN sebagai sumber hukum dari RUU BPJS :

1. Jaminan sosial tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh semua warga negara, karena sifat kepesertaannya bukan hak warga negara, melainkan bersifat wajib (Pasal 4 huruf (g) UU SJSN).

Seharusnya, bila jaminan sosial bersifat hak, maka letak kewajiban berada di tangan negara untuk mendata, mendaftar dan menyertakan seluruh warga negaranya dalam jaminan sosial sehingga semua rakyat mendapatkan jaminan sosial. Logika ini dibalik dalam UU SJSN. Pemerintah ternyata hanya bertanggung jawab untuk mendata, mendaftarkan dan menyertakan rakyat miskin, itu pun terbatas hanya untuk jaminan kesehatan dan dilakukan secara bertahap .

Yang bukan rakyat miskin dan mereka yang bekerja, kewajiban pendataan, pendaftaran dan penyertaan rakyat miskin diserahkan kepada pengusaha. Jika demikian, apa bedanya dengan sistem asuransi pekerja yang ada sekarang?

Adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi pekerja telah diatur tegas dalam Undang-Undang tentang Jamsostek, sama hal UU SJSN yang mengatur adanya sanksi. Dengan kata lain, UU SJSN sama sekali tidak mengatur perlindungan hak pekerja atas jaminan sosial dalam hal para pengusahanya lalai/sengaja tidak mendata, mendaftarkan dan menyertakan mereka.

Belum lagi jika melihat bahwa kewajiban untuk mendata, mendaftarkan dan menyertakan akan dilakukan secara bertahap (Pasal 13 UU SJSN). UU SJSN tidak menjelaskan tahapan yang dimaksud, pun tidak mengatur batas waktu yang harus ditaati oleh pemerintah dan pengusaha untuk mereka tuntas memenuhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

2. Jaminan sosial ini tidak gratis.

Pasal 17 ayat (1) UU SJSN dengan tegas mengamanatkan bahwa “Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.” Jadi, propaganda besar-besaran soal gratis adalah pembohongan publik.

Bahkan, kewajiban membayar iuran ini diperketat dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam UU BPJS bagi mereka yang dianggap mangkir dalam membayar iuran. Sementara untuk fakir miskin dan orang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah dan tahap pertama yang dibayar adalah program Jaminan Kesehatan.

Tanpa ada kejelasan apakah pemerintah di masa datang diwajibkan pula untuk menanggung jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi rakyat miskin.

3. Siapakah fakir miskin dan orang tidak mampu yang dimaksud oleh UU SJSN?

UU SJSN sama sekali tidak mengatur definisi dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Mengaca pada praktek yang ada saat ini, pemberian definisi fakir miskin dan orang tidak mampu diserahkan pada pemerintah, dengan mendasar pada data-data agen pemodal internasional (Bank Dunia, IMF) dan data statistik, yang kesemuanya terus berubah dan tiap waktu makin mempersempit cakupan dan kriteria rakyat miskin.

4. Kapitalisasi iuran melalui investasi tanpa batas

Konsep besar yang diusung oleh UU SJSN dan UU BPJS adalah bahwa seluruh dana iuran akan diinvestasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut kebijakan yang dibuat oleh Badan tersebut.

Kami berpendapat bahwa pelaksanaan investasi tersebut beresiko besar dan tidak seharusnya dana rakyat yang dipaksakan dikumpulkan melalui UU SJSN dan UU BPJS, yang besarnya mungkin dapat mencapai ratusan triliun rupiah, dikapitalisasi secara bebas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagaimana jika dana yang diinvestasikan tersebut merugi, baik karena kondisi pasar, maupun karena bangkrut atau gagalnya usaha yang didanai oleh invetasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Hak rakyat dan nasib uang rakyat akan bergantung sepenuhnya pada kapital-kapital, baik nasional maupun internasional, yang akan menggunakan dana investasi tersebut.

Pasal 48 UU SJSN hanya mengatur bahwa: “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Pasal 43 ayat (2) RUU BPJS hanya mengatur bahwa: “Dalam hak terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat solvabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjami keberlangsungan program jaminan sosial.”

Dari aturan-aturan tersebut jelas bahwa jaminan yang diberikan Negara sangat terbatas sehubungan dengan stabilitas dana rakyat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Negara tidak memberikan jaminan mutlak untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh (i) salah urus investasi; (ii) kerugian yang disebabkan oleh gagalnya para pemilik kapital mengelola dana investasi rakyat; maupun (iii) kerugian yang timbul karena krisis ekonomi yang mungkin menimpa Indonesia di kemudian hari.

Kemana tanggung jawab Negara dalam hal ini? Untuk kesekian kalinya, Negara mengabaikan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat dan dalam hal ini justru membiarkan nasib rakyat Indonesia tergadaikan di tangan para pemilik modal dan mereka yang menikmati dana yang terkumpul oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

5. Adakah Jaminan Kesehatan seumur hidup tanpa kecuali, tanpa limitasi jenis penyakit dan tanpa limitasi pembiayaan?

Mari tengok Pasal 19 dan 20 UU SJSN;

  • Pasal 19 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa: “Prinsip Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan Prinsip Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas (Sesuai prosentase besaran iuran)”

Dengan Prinsip Asuransi, mungkinkah pernyataan diatas bisa dijawab dan dilaksanakan? Tentulah tidak. Apalagi ini dipertajam dengan prinsip ekuitas, dimana ada pembatasan pembiayaan berdasarkan besar iuran.

  • Pasal 20 ayat (1) UU SJSN: “Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”.

Pernyataan isi pasal 20 ayat (1) UU SJSN ini jelas, hanya berlaku bagi yang membayar iuran dan yang dibayar iurannya oleh negara. Lalu, bagaimana dengan rakyat miskin yang tidak terdata, mendapat diskriminasi dari pemerintah dan sebagainya, yang jelas terancam tidak mendapat jaminan kesehatan.

Fakta hukum diatas, sekali lagi menunjukkan bahwa ada pembodohan dan pembohongan publik bahwa jaminan kesehatan berlaku untuk semua dan tanpa limitasi. Mari kita buka pikiran sehat kita untuk menelaah secara jernih isi UU SJSN tersebut.

Bersambung…

*Tulisan ini adalah pandangan dan sikap dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diterima oleh redaksi Kabar Buruh.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]