Berfikir Sehat Tentang Jaminan Sosial Untuk Rakyat (Bagian 1)

Siapa manusianya di muka bumi yang tidak ingin mendapatkan jaminan sosial dari Negara melalui pemerintahannya? Siapa juga manusianya yang hidupnya tidak ingin menjadi lebih baik di masa-masa selanjutnya?

Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan amanat yang bukan saja tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, namun jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun merupakan amanat dari pejuang-pejuang kemerdekaan.

Oleh karenanya, menjadi kewajiban Negara melalui pemerintah dan semua lembaga tertinggi di negeri ini untuk membuat sebuah sistem jaminan sosial yang benar-benar berkeadilan, sesuai dengan Pancasila pada Sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Isu yang Berkembang dan Fakta Hukum dari UU No. 40/2004 tentang SJSN
Tahun lalu, isu di perburuhan didominasi oleh isu tentang RUU BJPS (Rancangan Undang Undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial), RUU yang pembuatannya bersumber pada aturan dalam UU No. 40/2004 tentang SJSN (UU SJSN).

Isu ini kemudian memicu timbulnya garis demarkasi antara pihak-pihak yang pro dan yang kontra dengan RUU BPJS, baik mereka yang berada di organisasi buruh/pekerja, organisasi massa rakyat lainnya, pemerintah atau DPR.

Mengingat panas dan maraknya perdebatan pro kontra tersebut, sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kita mampu melihat lebih jeli dan lebih dalam lagi atas situasi tersebut. Dalam beberapa perkembangannya banyak pernyataan yang mengemuka ke publik, diantaranya adalah seperti berikut:

1. BPJS bertanggung jawab untuk penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja maupun rakyat miskin.

2.
Tanpa UU BPJS, UU SJSN tidak akan efektif. Tidak ada Jaminan Kesehatan seumur hidup tanpa kecuali, tanpa limitasi jenis penyakit dan tanpa limitasi pembiayaan. Sehingga masih ditemui anak bangsa harus mati tanpa terlebih dahulu mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara secara patut dan manusiawi

3. Secara sederhana, badan hukum wali amanat (bentuk badan hukum BPJS) adalah badan independen yang difasilitasi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang berbasis kontribusi dari peserta. Guna mengelola dana amanah secara obyektif, pengawasan dilakukan oleh peserta itu sendiri melalui wadah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bersifat tripartit.

Bila pernyataan-pernyataan tersebut benar adanya dan diamanatkan secara tegas di dalam UU SJSN, maka tentulah Konfederasi KASBI akan sangat mendukung, bahkan akan berada dalam barisan terdepan untuk memperjuangkannya.

Sayangnya, pernyataan diatas hanyalah “ilusi” yang dibangun oleh orang atau lembaga yang mencoba membodohi rakyat karena fakta hukum yang ada di dalam isi pasal per pasal UU SJSN tidak menyatakan demikian adanya.

Entah untuk kepentingan apa dan siapa pernyataan diatas muncul dengan memanipulasi isi pasal-pasal UU SJSN.

bersambung…

*Tulisan ini adalah pandangan dan sikap dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diterima oleh redaksi Kabar Buruh.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]