APINDO Dan BPJS Ketenagakerjaan Jatim Bahas Hak Korban PHK

Jakarta – Persoalan ekonomi yang saat ini melanda Indonesia terkait dengan perlambatan pertumbuhan dan jatuhnya nilai tukar rupiah yang berimbas pada industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur membahas persoalan ekonomi dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan terjadi.

Kerjasama dan pembahasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut bertitik tolak pada sosialisasi hak-hak pekerja yang menjadi korban PHK, khususnya bagi pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketagakerjaan Jatim, E Ilyas Lubis menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk membayarkan hak para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK.

Namun demikian, ia menyayangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur yang masih sedikit, dan belum semua pekerja informal dan formal yang terlindungi oleh jaminan sosial. “Jumlah peserta BPJS Ketenagakeraan hingga akhir Juli 2015, masih baru sebanyak 33.429 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.414.762 pekerja formal dan 43.431 pekerja informal,” ungkapnya.

Meski demikian, menurutnya tidak semua industri terkena dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah atau juga perlambatan ekonomi. Beberapa sektor industri memang terkena langsung, terutama industri yang menggunakan bahan baku impor. Namun beberapa industri berbasis ekspor masih naik trendnya walau hanya sedikit, terlebih lagi sektor UKM yang menurutnya masih mampu bertahan dari terpaan krisis ini. (aditya)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]