Serikat Pekerja PLN Dukung Rizal Ramli Tolak Proyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW

Jakarta, 23 Agustus 2015

Perseteruan antara Menko Maritim yang baru dilantik, Rizal Ramli, dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait proyek pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu mega watt, ternyata ikut menyeret pekerja PLN untuk ikut angkat bicara.

KetuaDewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN (DPP SP PLN), H. Ardi meminta pemerintah mengevaluasi Program Pembangkit Listrik 35.000 MW. Karena proyek tersebut berpotensi mempercepat proses privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Privatisasi akan memberi peluang munculnya dominasi investor asing dan swasta melalui Independent Power Producer (IPP),” ujarnya menjelaskan.

Dia mengkhawatirkan, jika hal tersebut terjadi, PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk mengkontrol Kedaulatan Energi di bidang sektor Ketenagalistrikan menjadi anak tiri.

“Oleh karena itu, kami mendukung pernyataan Pak Rizal Ramli untuk mengevaluasi proyek tersebut karena berpotensi mempercepat proses privatisasi sektor Ketenagalistrikan,” ujar H. Adri dalam siaran pers di Jakarta.

Sekjen DPP PLN Eko Sumantri juga mendukung pernyataan ketuanya. Menurutnya, saat ini SP PLN tengah berusaha menghentikan berbagai upaya privatisasi listrik. Langkah yang sudah diambil diantaranya adalah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dengan nomor registrasi tanda terima permohonan No.1489/PAN.MK/VIII/2015.

Alasan DPP SP PLN mengajukan judicial review pada tanggal 20 Agustus 2015 lalu itu, karena pemberlakuan Undang Nomor teraebut memberi peluang terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik menjadi komoditi untuk dapat diperjual-belikan antar pengusaha bahkan antar negara.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa dampak dari privatisasi sektor ketenagalistrikan yakni PLN akan melakukan regionalisasi seperti yang terjadi di Filiphina. “Akibatnya tarif listrik akan menuju tarif keekonomian, naik berlipat-lipat, dan tidak terjamin pasokan listrik ke konsumen.

Sementara, dampak privatisasi bagi pekerja adalah ternyadinya rasionalisasi pegawai atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja PLN secara massal yang disebabkan oleh restrukturisasi perusahaan karena kebijakan perseroan, sehingga pekerja PLN akan kehilangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. (AG)

 

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]