Ingin Hapus Syarat TKA Bisa Bahasa Indonesia, Pemerintah Tuai Kritik

Jakarta, 23 Agustus 2015

Keinginan pemerintah untuk menghapus aturan yang mengharuskan bagi pekerja asing untuk dapat berbahasa Indonesia mulai mendapatkan pertentangan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah dari para anggota dewan.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri untuk melakukan revisi aturan tersebut yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) Permenaker Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Seperti dikutip oleh Antara, ketika menghubungi Sekretaris Kabinet yang baru, Pramono Anung. Menurutnya rencana perubahan kebijakan tersebut memang disampaikan secara spesifik oleh Presiden. Dengan penghapusan aturan tersebut, diharapkan dapat mendongkrak investasi di Indonesia. “Memang disampaikan secara spesifik oleh Presiden untuk membatalkan persyaratan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di Indonesia,” kata Pramono.

Saat ini, Permenaker tersebut tengah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan materi uji kemampuan Bahasa Indonesia dibahas bersama oleh Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker dengan Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menilai bahwa kepentingan nasional akan dapat terganggu. “Besok-besok, seluruh sektor dan jenis pekerjaan di dalam negeri akan dikuasai asing. Dari level CEO, middle management, sampai pekerja lapangan,” kata Heri Gunawan.

Menurutnya, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing, bukan semata sebagai barrier untuk melindungi kepentingan pekerja-pekerja lokal, tapi, lebih dari itu, bahasa Indonesia adalah kehormatan bangsa. Dan tidak ada satupun riset yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia akan menghambat investasi.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan juga menyatakan ketidak sepakatannya dengan penghapusan peraturan kewajiban mampu berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). “Ini harus ditinjau kembali,” kata Dede Yusuf.

Bahkan Komisi IX berencana untuk memanggil pihak pemerintah terkait untuk membahas rencana penghapusan peraturan itu. Agenda itu diharapkannya bisa dipastikan pada pekan depan. Menurutnya, alasan pemerintah menghapus peraturan tersebut untuk merangsang investor datang, adalah alasan tidak tepat. “Cara yang benar untuk merangsang investor adalah kebijakan pajak. Tapi jangan korbankan kultur kita,” ujarnya.

Adapun isi dari pasal Pasal 26 ayat (1) Permenakertrans 12/2013. Setiap tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki hal-hal sebagai berikut:

a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
c. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
d. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

(AG)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]