Inilah Syarat-Syarat Pencairan Dana JHT

Jakarta, 21 Agustus 2015

Kabar yang cukup baik diterima oleh seluruh pekerja di Indonesia, setelah beredarnya informasi bahwa telah selesainya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang sedianya pada bulan ini akan segera diterbitkan.

Revisi mengakomodir kepentingan dari pekerja yang menginginkan agar dana JHT dapat dicairkan setelah tak lagi bekerja. Artinya, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengundurkan diri, atau pergi meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Dalam aturan baru ini, dana JHT dapat dicairkan dalam jangka waktu satu bulan. Tidak ada lagi syarat yang harus menunggu 5 tahun, 10 tahun atau sampai umur 56 tahun. Dan berikut ini kami informasikan mengenai berbagai kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta BPJS untuk dapat mencairkan dana JHT tersebut.

1. Membawa kartu BPJS yang asli.
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk
3. Membawa Kartu Keluarga
4. Membawa surat berhenti bekerja
5. Membawa fotocopy surat asli dari perusahaan yang menyatakan bahwa pekerja benar-benar telah berhenti bekerja.

Persyaratan ini bisa dibawa oleh peserta setelah satu bulan berhenti bekerja. Jika administrasi sudah lengkap, maka dana JHT bisa langsung cair keesokan harinya. Untuk itu diharapkan kepada pekerja untuk dapat secara proaktif mendapatkan bukti PHK yang dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan pencairan dana JHT.

Sementara bagi perusahaan yang melakukan PHK harus melaporkan ke Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika perusahaan tidak melaporkan akan mendapatkan sanksi pidana dan pelayanan publik yang dicabut.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]