Bingung Dana JHT Tidak Bisa Dicairkan Saat Ini, Berikut Penjelasannya

Jakarta, 21 Agustus 2015

Berita tentang telah selesainya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT), dan akan diterbitkan pada 1 September 2015 telah beredar luas, dan mendapatkan berbagai respon dari kalangan pekerja.

Berbagai komentar dari para pekerja juga bermunculan. Baik yang menyatakan syukur atas selesainya revisi tersebut, sampai dengan yang masih mempertanyakan kebenaran akan revisi tersebut.

Dari pantauan sosial media yang dilakukan oleh tim Kabar Buruh, masih ada cukup kebingungan dari kalangan buruh atas kepastian tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengguna sosial media yang mengatakan; “Aku sudah di PHK beberapa bulan lalu, tapi kemarin ke BPJS dan belum bisa dicairkan.”

Sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, bahwa selama PP JHT belum selesai direvisi dan PP JHT yang baru belum diterbitkan secara resmi. Maka PP JHT yang lama yang berlaku, dimana menyebutkan dana JHT baru bisa dicairkan dalam tempo 10 tahun, masih berlaku.

Sehingga ketika para pekerja mendatangi BPJS Ketenagakerjaan pada saat ini untuk mencairkan dana JHT, maka hal tersebut belum bisa dilakukan. Pencairan dana JHT baru bisa dilakukan setelah PP JHT yang baru nanti terbit, pada 1 September 2015 nanti.

Namun demikian, disampaikan dan ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Evlyn G Masassya. Mengatakan bahwa peraturan yang sempat menjadi polemik tersebut akan diterbitkan per 1 September 2015.

Penegasan selesai dan akan terbitnya PP JHT, tersebut disampaikan kemarin (21/8/2015) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. “Revisi tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami PHK dapat mencairkan JHT yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya,” ujar Hanif.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa, per tanggal 1 September 2015, para pekerja yang sudah tidak lagi bekerja, dapat mencairkan dana JHT-nya dan hanya butuh waktu 1 bulan untuk pencairannya, dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerja yang di-PHK dan berhenti bekerja akan mendapatkan JHT secara penuh, sama dengan pekerja yang pensiun, tanpa perlu menunggu selama lima tahun, melainkan hanya satu bulan. Seluruh pekerja yang berhenti bekerja dengan alasan apa pun, baik di-PHK maupun mengundurkan diri, dapat mencairkan dana JHT-nya tanpa kecuali,” ujar Evlyn G Masassya kemarin menjelaskan, seperti di kutip dari Antara.

Adapun pencairan dana JHT itu berlaku bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri dari perusahaan, cacat permanen, meninggal dunia, atau pergi ke luar negeri untuk selamanya. “Mereka bisa mencairkan dana JHT satu bulan setelah berhenti bekerja, terkena PHK, dinyatakan cacat permanen, atau pergi ke luar negeri selamanya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Dalam aturan yang baru ini, seperti tertulis dalam situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah tidak membatasi jumlah saldo maksimal yang bisa dicairkan. Ini berbeda dengan aturan yang lama, dimana pencairan saldo sebelum memasuki usia pensiun hanya bisa dilakukan sebesar 40%, dengan rincian 30% untuk kebutuhan perumahan dan 10% untuk keperluan lain. (AG)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]