Menaker Belum Bisa Pastikan Penyelesaian Revisi PP JHT

Jawa Timur, 28 Juli 2015

Pada saat kunjungannya ke Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, kemarin. Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan bahwa saat ini masih membahas revisi PP Nomor 46/2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan khususnya tentang pengelolaan JHT.

Nakun demikian, Hanif mengatakan bahwa belum bisa memastikan tenggat waktu penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan khususnya tentang pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saat ini kami masih merevisi PP JHT tersebut,  khususnya di pasal 37 Ayat 1 sampai 5 dan masih belum bisa dipastikan kapan akan selesai,” ujarnya menerangkan.

Sebelumnya Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, dan mendapat arahan untuk melakukan revisi PP tersebut, karena banyak mendapatkan protes dari kalangan serikat buruh.

“Pada 3 Juli lalu, saya bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo terkait maraknya protes percairan dana JHT yang sebelumnya minimal lima tahun berubah menjadi 10 tahun dan dinilai tidak berpihak pada pekerja, sehingga menjadi polemik berkepanjangan,” ujarnya.

“Untuk pekerja yang dipecat setelah 1 Juli 2015, pencairan JHT menunggu adanya revisi PP No 46/2015. Revisi besaran JHT yang dapat dicairkan pun dari sepuluh persen hanya menjadi 30 persen,” tambahnya.

Menurutnya, yang perlu diketahui oleh maayarakat pekerja adalah penetapan pencairan dana JHT selama 10 tahun itu bukan aturan pemerintah, namun sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, sedianya revisi JHT tersebut akan diselesaikan selama satu bulan setelah keluarnya arahan dari Presiden. (AG)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]

  • Samsito, S.H.

    Seharusnya pekerja/buruh yang mengalami PHK, RESIGN setelah 1 Juli 2015 juga diatur minimal sama dengan PP NO 14 TAHUN 1993 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu menjadi PP NO 1 TAHUN 2009. Yaitu minimal masa kepesertaan 5 ( lima ) th dan masa tunggu 1 ( satu ) bulan. Dengan tujuan untuk menyambung hidup dan/ atau untuk mencari kerja kembali.