Revisi PP JHT Bisa Menabrak UU SJSN, PERPU Solusinya

Jakarta, 7 Juli 2015

Polemik terkait PP No. 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua, masih belum usai menuai kritik. Setelah berbagai elemen buruh menolak pasal yang mengatur soal pencairan uang JHT yamg terlalu lama. Kali ini polemik muncul dari sisi struktur perundang-undangannya.

Waktu 10 tahun pencairan dana JHT tersebut memang tercantum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 3 yang menyebutkan pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Revisi PP yang sedianya akan mengubah bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak lagi bekerja, satu bulan kemudian bisa mengambil JHT. Dinilai menabrak aturan yang lebih tinggi, yaitu UU SJSN.

Pasalnya, dalam UU SJSN Pasal 37 menyatakan, manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, mengusulan Presiden agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 40 / 2004 tentang SJSN, khusus pasal yang mengatur JHT, yakni Pasal 37.

“Cukup pasal 37 saja yang diganti dengan Perppu. Perppu inilah yang memayungi PP 46/20015 yang akan direvisi ini. Silahkan segera revisi PP 46/2015 tentang JHT, tetapi secepatnya keluarkan Perppu, agar tidak menabrak UU SJSN,” katanya.

Hal ini dilakukan guna menghindari pihak tertentu yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan PP yang menabrak UU itu. Selain itu, pemerintahan Jokowi bisa dinilai sebagai pemerintahan yang menabrak hukum atau tak paham hukum. (RG)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]