Ribka Tjipraning Kritik Keras Pencairan Dana JHT

Jakarta, 4 Juli 2015

Kritikan atas kebijakan pencairan dana BPJS Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 10 tahun mendapat sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning bahkan menganggap hal ini tak ubahnya seperti pembunuhan massal bagi buruh. Menurutnya, kebijakan ini jauh dari semangat UU BPJS yang dibuat.

Politikus PDIP ini juga mengkritik keras Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakhiri dan Direksi BPJS yang tidak membuat aturan teknis sesuai dengan semangat UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ribka Tjiptaning menjelaskan batas waktu dan pembatasan jumlah penarikan justru semakin mempersulit pekerja. Seharusnya, pekerja diberi keleluasaan untuk mengelola tabungannya selama bekerja.

“UU BPJS ini untuk untuk mendorong keaejahteraan bagi buruh. Tapi BPJS Ketenagakerjaan justru malah makin mempersulit atau menganiaya buruh, padahal ini kan merupakan haknya buruh,” kritik dia.

Lebih jauh lagi, dia menduga ada permainan di balik keluarnya PP tersebut. “Kalau ditahan, satu hari sudah berapa bunganya? Ini kan ada kepentingannya juga,” tutup Ribka.‎ (MJ)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]