UU Pekerja Rumah Tangga Untuk Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga

Seperti telah publik ketahui, pada akhirnya DPR tidak memasukan RUU Pekerja Rumah Tangga dalam prolegnas tahun 2015. Entah apa yang menjadi alasan subtanstif dari para anggota dewan, sehingga mencoret RUU Pekerja Rumah Tangga dalam prolegnas tahun 2015. Mungkin para anggota dewan masih berfikir bahwa pekerja rumah tangga tidak pantas untuk diberikan perlindungan.

6 bulan berlalu tahun 2015, saat ini berbagai lembaga yang selama ini cukup aktif dalam mendorong RUU tersebut kembali menunjukan giginya. Komnas Perempuan, Jaringan Advokasi Nasional (JALA PRT) yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga mendesak kepada DPR untuk dapat memasukan RUU tersebut dalam prolegnas 2016. Tentu bukan hanya saja sekedar memasukannya dalam prolegnas tahun depan, namun lebih jelasnya adalah membahasnya dan segera pula mengesahkannya.

RUU Pekerja Rumah Tangga adalah hal yang penting karena menjadi dasar untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi bagi pekerja rumah tangga. Selain pula juga dapat dijadikan sebagai payung hukum terhadap keberadaan PRT.

Perlindungan bagi pekerja rumah tangga akan terwujud karena dalam RUU tersebut juga memasukan pengaturan atas kondisi kerja layak. Situasi tersebut, katanya, tidak hanya menguntungkan pekerja rumah tangga, tapi juga pemberi kerja. Hal itu misalnya, pekerja rumah tangga bisa menjadi lebih disiplin dalam bekerja. Sehingga, tidak bisa seenaknya berhenti bekerja atau keluar rumah sesuka hati di saat jam kerja.

Jika aturan tersebut tidak ada, maka akan menjadi sangat ironis, meningat para pekerja rumah tangga yang bekerja diluar negeri (TKI) sudah memiliki payung perlindungan hukum. Namun sangat disayangkan jika peraturan tersebut justru tidak dimiliki di negerinya sendiri.

Jenis pekerja rumah tangga memang ada banyak. Ada yang bekerja penuh waktu sampai menginap dan ada yang paruh waktu. Ada yang disubsidi pemberi kerja seperti diberi makan dan perlengkapan mandi, ada yang tidak. Semua itu dapat diklasifikasikan dalam regulasi, untuk kemudian mendapatkan level upah yang didapatkan oleh pekerja rumah tangga.

Dalam RUU PPRT, nantinya akan mengatur semua itu, termasuk kontrak antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga yang memuat perihal jam kerja, upah serta hak dan kewajiban lainnya. Dengan begitu, diharapkan pekerja rumah tangga dapat bekerja lebih disiplin dan pemberi kerja tidak memperlakukan pekerja rumah tangga secara sewenang-wenang.

Problematika kesewenangan pemberi kerja kepada pekerja rumah tangga seringkali terjadi. Berbagai media massa juga kerap memberitakan berbagai tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Semakin sulit bagi pekerja rumah tangga jika perlindungan bagi mereka tidak ada. Padahal, apa yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga adalah bekerja, mengeluarkan tenaga dan pikiran layaknya pekerja lain. Sehingga menjadi sebuah kewajaran jika mereka juga mendapatkan pelindungan.

Peraturan tentang pekerja rumah tangga secara internasional juga diatur dalam Konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga.  Dalam konvensi itu diatur bahwa upah PRT harus layak, jam kerja delapan jam, mendapatkan konsumsi yang layak, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Diatur juga mengenai hak bermobilitas, berkomunikasi, berorganisasi dan bernegosiasi.

Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada 2009 menyebutkan sepuluh juta hingga 16 juta rumah tangga kelas menengah dan menengah atas Indonesia mempekerjakan PRT. Sementara Data 2002 ILO mencatat bahwa jumlah PRT di Indonesia diperkirakan sebanyak 2.593.399 dan melayani sekitar 2,5 juta rumah tangga. Sementara itu, setiap tahunnya sekitar 600 ribu hingga 700 ribu perempuan bermigasi ke luar negeri untuk bekerja sebagai PRT.

Dari data tersebut diatas, ketika negara mempunyai sebuah regulasi yang memberikan perlindungan dan payung hukum bagi pekerja rumah tangga, maka dapat dipastikan bahwa negara telah melindungi jutaan warga negaranya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dan tentu dapat dikatakan sebaliknya, jika negara tidak memiliki regulasi maka negara berada dalam situasi membiarkan jutaan orang warga negaranya hidup tanpa perlindungan.

(AG)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]