Jawa Tengah; Upah Rendah, Daya Beli Tinggi = Minim Demonstrasi

Deputi bidang Pengendalian Investasi BKPM Azhar Lubis, mengatakan adanya pergeseran orientasi investasi padat karya. Dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah lebih diminati oleh investasi karena strandart upah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan berkurangnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota besar nantinya.

“Kedepannya memang kita akan menggerakkan industri padat karya ke Jawa Tengah karena upah bisa lebih rendah di sana. Dengan demikian, semoga arus urbanisasi bisa berkurang karena mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota besar untuk mencari pekerjaan,” terangnya di Jakarta.

Sebagai gambaran, provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki UMK tertinggi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sama-sama di angka Rp 2,7 juta. Sedangkan UMK tertinggi di Jawa Barat dan Banten masing-masing memiliki angka Rp 2,95 juta dan Rp 2,4 juta. Sementara tahun 2014 menyebutkan bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Tengah paling tinggi hanya sebesar Rp 1,38 juta, dimana angka ini relatif lebih kecil dibandingkan nilai UMK tertinggi di seluruh provinsi Jawa lainnya.

Upah yang lebih rendah, berindikasi bahwa daya beli di provinsi tersebut memiliki daya beli yang juga tinggi. Dengan adanya asumsi itu, ia juga mengatakan bahwa nantinya Jawa Tengah adalah daerah yang paling jarang melakukan demonstrasi buruh.

“Biasanya industri padat karya mengambil tenaga kerja dari wilayah sekitarnya. Kalau tempat kerja dekat dengan tempat tinggal, sore mereka bisa pulang ke keluarganya, tidak perlu khawatir sewa rumah lagi, daya belinya tinggi, sehingga minim demonstrasi,” tuturnya.

Beberapa waktu sebelumnya, ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat juga mengatakan bahwa investor tekstil asal Tiongkok dan Korea Selatan mengincar provinsi Jawa Tengah karena jumlah tenaga kerja yang banyak dan upah yang rendah.

“Kebanyakan dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tapi itu justru jadi daya tarik bagi dua investor tekstil asing yang rencananya mau menanamkan modal senilai Rp 1,5 triliun pada tahun ini, ” terang Ade di Jakarta pada bulan lalu.

Apa yang disampaikan oleh Ade Sudrajat ini didasari dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang mencatat bahwa sebagian besar tenaga kerja didominasi lulusan SD dengan angka 9,39 juta orang, atau 54,19 persen dari total tenaga kerja Jawa Tengah dengan jumlah 17,32 juta orang.

 

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]